
Wartapost.co.id,Bandar Lampung, — Untuk kedua kalinya, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan III (Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Metro), Mustika Bahrum kembali mengajak sejumlah kepala desa dari tiga kecamatan di Kabupaten Pesawaran untuk melakukan audiensi dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung.
Pertemuan berlangsung di kantor dinas setempat, Jumat (26/09/2025).Dalam keterangannya, Mustika yang juga bergelar adat Suntan Pengayom Makhga menegaskan bahwa audiensi bersama jajaran kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Way Lima, Kedondong, dan Way Khilau ini merupakan langkah penting untuk menyampaikan langsung kondisi infrastruktur jalan di wilayah Pesawaran.

“Alhamdulillah, kami bersama rombongan kepala desa diterima langsung oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung, Pak Taufik. Ini menjadi momentum bagi kami warga Pesawaran untuk dapat mewujudkan nawacita pemerintah provinsi terkait jalan mantap,” ujar Mustika.
Menurutnya, para kepala desa secara gamblang menyampaikan aspirasi mengenai kondisi jalan, terutama ruas Gedong Tataan – Kedondong dan Kedondong – Pardasuka, yang menjadi jalur utama masyarakat Pesawaran.
“Tadi, kepala desa menyampaikan langsung di hadapan Kepala Dinas. Aspirasi soal jalan ini benar-benar harapan masyarakat, sehingga perlu penanganan cepat,” tegas Mustika.
Ia menjelaskan, pada APBD Perubahan 2024, perbaikan ruas Gedong Tataan – Kedondong dan Kedondong – Pardasuka memang sudah berjalan. Pengerjaan dilakukan di Desa Kota Dalom hingga Desa Way Harong dengan panjang 1,3 km, termasuk kegiatan URC di Desa Padang Cermin, Way Khilau. Namun demikian, Mustika menilai masih banyak titik kerusakan yang belum tersentuh.“Masih ada sejumlah titik yang butuh pembangunan, seperti ruas Desa Cimanuk – Desa Pasar Baru, serta Desa Pasar Baru Kedondong – Desa Kubu Baru Way Khilau. Kehadiran para kepala desa hari ini untuk menyampaikan keluhan tersebut,” tambahnya.
Sebagai putra asli Way Lima Pesawaran, Mustika menegaskan dirinya memiliki beban moral sekaligus tanggung jawab politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat terkait kondisi jalan yang selama ini jauh dari kata layak.“Sinergi dan komunikasi antara warga, wakil rakyat, dan pemerintah sangat penting. Dengan begitu, akan tercipta keseimbangan serta penyetaraan pembangunan di berbagai wilayah,” tutup Mustika.(*)

